18
Oct

Plt. Sekdakab Labuhanbatu Buka Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa

Teks Foto : Plt. Sekdakab Labuhanbatu Ahmad Muflih, SH saat menyematkan tanda peserta kepada salah seorang Ketua BPD pada acara Pembukaan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa di Ruang Data dan Karya Kantor Bupati Labuhanbatu.

Pelatihan Aparatur Pemerintahan DesaRANTAUPRAPAT, ML : Selama dua hari kedepan saudara-saudara akan menerima materi pelatihan dari nara sumber tentang pelaporan Pemerintahan Desa, ada tiga bentuk pelaporan yang wajib dikerjakan oleh Pemerintahan Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 yaitu Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan Kepala Desa, Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran dan Informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

            Demikian dikatakan Plt. Sekdakab Labuhanbatu Ahmad Muflih, SH, Selasa (18/10) pagi ketika membuka acara Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa bagi Kepala Desa, Bendahara Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2016 di Ruang Data dan Karya Kantor Bupati Labuhanbatu.

            Lebih lanjut dikatakan Ahmad Muflih, Bahwa Desa memperoleh Dana Alokasi Dana Desa (ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) dari Pemerintah Kabupaten dan Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat, tentunya banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Pemerintahan Desa, tetapi karena kurangnya kita dalam penyampaian pelaporan sehingga Pemerintahan Desa kelihatannya masih belum melaksanakan pembangunan desa.

            Selain itu kata Inspektur Kabupaten ini, dalam proses pengelolaan dana-dana yang disalurkan kepada Pemerintah Desa perlu dikelola dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan, untuk itu saudara-saudara pada kesempatan pelatihan ini akan dilatih oleh nara sumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tentang Sistim Tata Kelola Keuangan Desa (Siskeudes), hal ini dilakukan untuk memenuhi asas akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

            Selanjutnya dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana-dana yang disalurkan kepada Pemerintah Desa untuk menghindari saudara dari permasalahan hukum, pada pelaatihan ini saudara juga akan dibekali pengetahuan tentang pengawasan oleh Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari Kejaksaan Negeri Rantauprapat, terang Ahmad Muflih.

            Pada kesempatan itu Plt. Sekdakab Labuhanbatu tersebut berharap kepada Kepala Desa, bendaharan Desa dan Ketua BPD agar mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh dan menanyakan kepada nara sumber tentang hal-hal yang kurang jelas dan belum dipahami, sehingga setelah saudara-saudara selesai mengikuti pelatihan ini kiranya saudara dapat mengimplementasikannya di Desa masing-masing dan kepada nara sumber saya harapkan dapat menyampaikan materi yang sejelas-jelasnya kepada peserta pelatihan sesuai dengan jadwal materi yang telah ditetapkan oleh panitia.

            Sekretaris Badan PMPD/K Labuhanbatu Khairul Anwar, S.Sos dalam laporannya menjelaskan, bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan Aparatur Desa khususnya Kepala Desa, Bendahara Desa dan Ketua BPD dalam pengelolaan keuangan desa, pelaporan dan pengawwasan oleh aparat hukum yang berlangsung dari tanggal 18 s/d 23 Oktober 2016 di Balai Diklat BKD Kabupaten Labuhanbatu.

            Menurut Khairul Anwar, peserta dalam kegiatan ini adalah Kepala Desa, Bendahara Desa/Operator Siskeudes dan Ketua BPD sebanyak 225 orang yang dibagi tiga angkatan, kepada peserta pelatihan selama mengikuti pelatihan biaya akomodasi, konsumsi dan transport ditanggung oleh panitia penyelenggara, sedangkan nara sumber berasal dari Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu, BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Kejaksaan Negeri Rantauprapat dan Badan PMPD/K Kabupaten Labuhanbatu.

Arsip Berita

Powered by mod LCA