28
Jan

Bupati Labuhanbatu Hadiri Kegiatan Monitoring Rencana Aksi Pencegahan Korupsi

Teks Foto : Bupati Labuhanbatu H Pangonal Harahap, SE, M.Si didampingi Sekdakab Ir. Muhammad yusuf Siagian, M.MA dan para pejabat eselon II sedang mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi Progres Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi yang dilaksanakan KPK dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kantor Balaikota Medan.

Kegiatan MonitoringRANTAUPRAPAT, ML : Bupati Labuhanbatu H Pangonal Harahap, SE, M.Si didampingi Sekdakab Ir. Muhammad Yusuf Siagian, M.MA, Plt. Asisten Pemerintahan H Sofyan Hasibuan, SE, Inspektur Kabupaten Ahmad Muflih, SH, Plt. Kepala Bappeda Drs. H Muhammad Ridwan Rambay, M.Si dan Plt. Kadis Kominfo Muhammad Ihsan Harahap, ST bersama-sama menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi Progres Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi yang dilaksanakan KPK dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kamis (26/1) di Kantor Balaikota Medan.

            Demikian antara lain dijelaskan Plt. Kadis Kominfo Kabupaten Labuhanbatu Muhammad Ihsan Harahap, ST, Jum,at (27/1) pagi melalui telephon seluler yang saat itu masi berada di Medan.

            Plt. Kadis Kominfo Kabupaten Labuhanbatu itu menjelaskan, bahwa pada era saat ini dunia digital akan terus berkembang, maka untuk menyamakan pengawasannya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menggunakan tiga aplikasi yaitu Pengembangan Aplikasi e-Planning, e-Budgeting atau Keuangan dan Aplikasi Perijinan.

            Lebih lanjut dikatakan Muhammad Ihsan Harahap, ST, Ketiga aplikasi dikembangkan secara digitalisasi untuk meningkatkan transparansi, efisiensi dan efektifitas kinerja dari pemerintah daerah, baik ditingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota.

            Dalam pengembangannya, dua aplikasi yang ada yaitu e-planning dan e-budgeting akan terintegrasi satu sama lain, sehingga nanti dalam penggunaannya, para pengguna tidak perlu melakukan penginputan kembali ketika menggunakan aplikasi e-budgeting, seluruh data yang ada akan berasal dari e-planning sehingga diharapkan selain meningkatkan kinerja dan efisiensi dari pada pengguna juga untuk mengurangi intervensi kegiatan secara langsung di proses e-budgeting tanpa mengikuti proses perencanaan.

            Menurut Muhammad Ihsan Harahap, ST, kegiatan Monitoring dan Evaluasi Progres Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi yang dilaksanakan KPK dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tersebut turut dihadiri Kadis Kominfo Sumut, Wakil Walikota Medan dan dihadiri para utusan Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Pemerintah Kabupaten Asahan, Pemerintah Kotamadya Pematang Siantar dan Pemerintah Kotamadya Tanjung Balai.

            Dalam kesempatan pertemuan monitoring dan evaluasi itu pihak KPK mengingatkan dan mengharapkan untuk tahun 2018 mendatang tidak ada lagi daerah yang memakai pihak ketiga, jelas Muhammad Ihsan Harahap, ST diakhir percakapannya melalui seluler.

Arsip Berita

Powered by mod LCA