08
Feb

DPRD Setujui Program Pembentukan Perda Kabupaten Labuhanbatu

Teks Foto : Sekdakab Labuhanbatu Ir.H. Muhammad Yusuf Siagian, M.MA.

sekdaRANTAUPRAPAT, ML : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu telah menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tanggaran 2017 sebanyak 9 Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri dari 3 Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif yang berasal dari DPRD dan 6 Rancangan Peraturan daerah yang berasal dari eksekutif.

            Demikian antara lain dikatakan Sekdakab Labuhanbatu Ir. H Muhammad Yusuf Siagian, M.MA saat menyampaikan sambutan tertulis Bupati Labuhanbatu H Pangonal Harahap, SE, M.Si, Rabu (8/2) pada Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2017 di Ruang Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Labuhanbatu Dahlan Bukhari.

            3 Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif yang berasal dari DPRD Kabupaten Labuhanbatu yaitu, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Daerah; Kemudian Rancangan yatPeraturan Daerah Tentang Pelayanan Pendidikan; dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Standarisasi dan Penempatan Tenaga Kerja Putra Daerah.

            Lebih lanjut dijelaskan, bahwa 6 Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Eksekutif yaitu, Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 41 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa; Ranperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Rantauprapat; Ranperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Aek Nabara; Ranperda tentang Izin Pemanfaatan Ruang Kabupaten Labuhanbatu; dan Ranperda tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bina Rantauprapat.

            Menurut Bupati Labuhanbatu dalam sambutan tertulisnya, Dengan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah mentaati Pasal 15 Ayat (1) dan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang menyatakan bahwa penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten bersama Bupati dan hasil penyusunan program pembentukan Peraturan daerah Kabupaten tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten.

            Harapan kita bersama, “Semoga program pembentukan peraturan daerah ditetapkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menjadi Peraturan daerah yang memberikan hasil sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Labuhanbatu”, harap Bupati Labuhanbatu.

Arsip Berita

Powered by mod LCA