Beranda Berita Pembentukan ULP Pemkab Labuhanbatu Mengacu Pada Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010
Pembentukan ULP Pemkab Labuhanbatu Mengacu Pada Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 PDF  Array Cetak Array
Penilaian User: / 1
TerburukTerbaik 
Ditulis oleh Kabag Humas   
Senin, 11 Juli 2011 11:23

RANTAUPRAPAT, ML : Sehubungan dengan adanya  pemberitaan miring tentang keberadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Labuhanbatu yang dikatakan melanggar sejumlah aturan atau mempertanyakan tentang kedudukan ULP dalam struktur organisasi pemerintah kabupaten Labuhanbatu,  maka Plh Asisten Pembangunan Ir Suprapto memberikan penjelasan, bahwa ULP tersebut sepenuhnya dibentuk  berpedoman pada Perpres RI Nomor  54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Suprapto menjelaskan, bahwa Perpres RI No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditetapkan dan diberlakukan 06 Agustus 2010, tetapi belum di tindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Perlu diketahui bahwa di Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah  Propinsi Sumatera Utara sepertinya baru hanya Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang telah membentuk ULP. Maka pada bulan Mei 2011 APBD TA 2011 Pemkab Labuhanbatu berusaha menjalankan amanat Perpres tersebut dengan membentuk ULP sesuai Perpres RI No 54/ 2010 pasal 14 ayat 1 dan 2.

Maka di bentuklah personil dan struktur ULP yang merupakan  "Unit Organisasi Pengadaan Barang/Jasa "  (Pasal 1 Ayat (8) Perpres RI  54 Tahun 2010 ) untuk pengadaan melalui  Penyedia Barang/Jasa  (pasal 7 ayat 1) dengan persyaratan adanya : a. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa  Pengguna Anggaran (KPA),  b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),  c. Unit Layanan Pengadaan (ULP)/ Pejabat Pengadaan  d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Ini artinya PA/KPA selaku pejabat pemegang kewenangan Pengguna Anggaran di  SKPD ada melekat di  jabatan Kepala Badan/ Dinas/ Kantor atau pejabat KPA yang ditunjuk oleh PA. PPK adalah  Pejabat yang bertanggung jawab atas Pelaksanaan Barang/Jasa, hal ini juga terpenuhi bahwa PPK ini ada di tiap SKPD.

Kemudian ada ULP/Pejabat Pengadaan, artinya unit organisasi pengadaan barang/jasa yang telah dibentuk Bupati selaku kepala daerah telah di isi/disusun oleh personil yg memiliki Sertifikat  Keahlian Pengadaan barang/jasa dan ULP ini belum berdiri sendiri tetapi melekat di SKPD Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Labuhanbatu.   

Perlu diketahui, katanya bahwa  personil ULP Pemkab Labuhanbatu berjumlah 15 orang dan semua telah memiliki Sertfikat Keahlian Barang/Jasa. Untuk itu telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 893/123/Pemb/2011 tanggal 06 Mei 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Labuhanbatu sesuai  pasal 14 ayat (1) dan (2),  yaitu daerah diwajibkan mempunyai ULP dan dibentuk oleh Kepala Daerah (Bupati).

Ini artinya ULP di bentuk oleh Bupati melalui Keputusan Bupati, saat ini belum melalui Lembaga Legislatif  (Perda) dengan alasan ULP belum  merupakan Organisasi Perangkat Daerah tetapi merupakan Unit Organisasi Pemerintah, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 (8) Perpres 54/2010 yakni : ULP adalah :  " Unit Organisasi Pemerintah" yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I (Daerah Kabupaten) yang bersifat permanen, dapat berdiri sendri atau melekat pada unit yang sudah ada (dalam hal ini ULP Pemkab Labuhanbatu melekat di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang).

Karena jika mengacu pada Organisasi Perangkat Daerah yaitu Peraturan Pemerintah No. 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pasal 1 (8) "Perangkat Daerah Kabupaten terdiri  dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah., Kecamatan dan Kelurahan. 

ULP juga bukan merupakan Lembaga Teknis Daerah karena sesuai PP 41 Tahun 2007 Pasal 8. ayat ( 1) dan  (4) Lembaga Teknis Daerah adalah Unsur pendukung tugas Kepala Daerah yaitu sebuah  Badan (dipimpin oleh seorang Kepala Badan), Kantor (Kepala Kantor) dan  RSU (Direktur).

Dengan penjelasan tersebut di atas, maka ULP tidak masuk dalam Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten, tetapi ULP merupakan "Unit Organisasi Pemerintah"  karena belum sebagai Perangkat Daerah,  maka saat ini belum perlu  di-Perda-kan tetapi ke depan mungkin saja akan di atur menjadi Organisai Perangkat Daerah, karena bila nanti ULP sudah merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kapupaten barulah pembinaan dan pengendalian nya dilakukan melalui Ranperda yang dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD ( PP 41/2007 Pasal 39 ayat (2).

Untuk lebih jelasnya, bahwa ULP yang sudah dibentuk tidak terlepas merupakan satu kesatuan dengan  personil : PA/ KPA, PPK dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang  ada di SKPD sebagai pemilik paket pekerjaan, sebagaimana Pasal 7 (1)
Organisasi PB/J  terdiri atas : a.PA/KPA, b.PPK, c.ULP/ Pejabat Pengadaan, d.Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Personil dan struktur ULP Pemkab Labuhanbatu dibentuk dengan sedemikian rupa yang mana disesuaikan dengan kebutuhan dengan tidak melanggar hal-hal yang prinsip merugikan keuangan negara, transparan dan melaksanakan tugas pokok/kewenangan (Pasal 17 ayat 2 melaksanakan proses pengadaan mulai dari menyusun rencana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa sampai dengan melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk).

PA/KPA SKPD  sudah melakukan pengumuman perencanaan paket pekerjaan APBD TA 2011 melalui Website Pemkab Labuhanbatu (www.labuhanbatukab.go.id), papan pengumuman resmi dan Portal Nasional - LPSE Prov. Sumatera Utara dan ULP Pemkab Labuhanbatu juga telah melakukan pengumuman secara transparan selain media tersebut di atas juga melalui surat kabar harian Waspada dan Sinar Indonesia Baru.

Semua personil ULP Pemkab Labuhanbatu ada PNS berjumlah 15 orang berasal berbagai dinas (SKPD) Pasal 17 (4) Anggota ULP/ Pejabat Pengadaan berasal dari Pegawai Negeri, baik dari instansi sendiri maupun instasi lainnya.

Di akhir penjelasannya Ir Suprapto mengatakan, pada prinsipnya anggota kelompok kerja ULP Pemkab Labuhanbatu semua telah memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan. “Dengan usia ULP yang masih muda belia maka secara administrasi pasti ada kekurangannya, namun demikian akan terus dilakukan perbaikan dan evaluasi”, katanya.

 

LabuhanbatuKab.go.id
Kab. Labuhanbatu