Labuhanbatu
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu membentuk panitia pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIS) sebagai persyaratan pendirian Universitas Islam Negeri (UIN) dilabuhanbatu yang dipimpin langsung oleh Bupati Labuhanbatu H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST MT dalam sebuah rapat bersama OPD terkait di Ruang Rapat Kantoe Bupati Labuhanbatu jalan SM. Raja Rantauprapat Kecamatan Rantau Selatan Senin (11/1/2021).
Pembentukan panitia dimaksud diikuti, Sekdakab Labuhanbatu Ir. M. Yusuf Siagian M.MA, Asisten I Pemerintahan Sarimpunan Ritonga M.Pd, Kadis Pertanahan H. M. Ihsan Harahap ST, Plt Kadis Kominfo Rajid Yuliawan ST, Kabag Kesra Ahmad Sampurna Rambe, Perwakilan Disdik Yongki Ridwan ST, FKUB Labuhanbatu H. Khairul Dalimunte, Ketua MUI Labuhanbatu KH M. Darwis Lubis LC, dan tokoh masyarakat H. Ridha Amran Siregar.
Disebutkan Bupati Andi, Yayasan untuk pendirian STAIS harus kita bentuk secepatnya, karena itu merupakan syarat pendirian UIN, dan ini harus kita sigapi dengan serius. Bupati berpesan "Pembentukan Panitia Pendirian STAIS itu haruslah berhati-hati, libatkan semua Alumni Islamic Center dan pihak yang turut berjuang dalam pendirian UIN yang telah direncanakan.agar tidak ada saling cemburu hingga mengganggu proses berjalanya rencana ini", tegas Bupati.
Disebutkan Bupati Andi, Yayasan untuk pendirian STAIS harus kita bentuk secepatnya, karena itu merupakan syarat pendirian UIN, dan ini harus kita sigapi dengan serius. Bupati berpesan "Pembentukan Panitia Pendirian STAIS itu haruslah berhati-hati, libatkan semua Alumni Islamic Center dan pihak yang turut berjuang dalam pendirian UIN yang telah direncanakan.agar tidak ada saling cemburu hingga mengganggu proses berjalanya rencana ini", tegas Bupati.
Diharapkan nya, semua pihak yang terlibat didalamnya nanti bisa bekerjasama untuk mensukseskan dan membesarkan UIN Labuhanbatu nantinya.
Disisi lain Tokoh Masyarakat Labuhanbatu Ridha Amran Siregar memberikan masukan, agar proses pendirian UIN dilakukan dengan hati-hati, "Pengurusan surat yayasan hingga surat tanah harus di barengi dengan dasar hukum yang kuat agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari", ujarnya.