Teks Foto : Asisten Pemerintahan dan Sosial saat memimpin rakor tindak lanjut rencana aksi korupsi terintegrasi yang berlangsung di Ruang Data dan Karya.
RANTAUPRAPAT, ML : Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggelar rapat koordinasi antara Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan, dan desa dalam rangka menindaklanjuti surat Bupati perihal tindak lanjut rencana aksi korupsi terintegrasi yang berlangsung di Ruang Data dan Karya Kantor Bupati Labuhanbatu, Senin (3/9/2018).
Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Zaid Harahap S.Sos, salah satu aturan dari surat Bupati mengenai tindak lanjut rencana aksi korupsi terintegritas yakni aturan bahwa tahun 2018, tentang anggaran dana desa sudah berbasis E-Dana Desa, tetapi aplikasi tersebut efektif pelaksanaannya pada tahun 2019 mendatang.
RANTAUPRAPAT, ML : E-Kinerja merupakan salah satu bentuk kebijakan inovasi E-Governance (tata kelola pemerintahan) sesuai dengan peraturan pemerintahan nomor 38 tahun 2017 berupa penerapan aplikasi E-Kinerja berdasarkan sasaran kerja pegawai.
RANTAUPRAPAT, ML : Kementrian Sosial Republik Indonesia salurkan bantuan sosial non tunai, Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2018, di Labuhanbatu yang berlangsung di aula gedung Asrama Haji Rantauprapat, (31/8/2018). Adapun penerima bentuan non tunai tersebut sebanyak 350 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), umumnya berasal dari Kecamatan Rantau Utara dan Rantau Selatan.
RANTAUPRAPAT, ML : Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu di bawah kepemimpinan Plt. Bupati H Andi Suhaimi Dalimunthe, ST, MT memberikan apresiasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Labuhanbatu yang telah melaksanakan reses ke-III di bumi ikabina en pabolo.
RANTAUPRAPAT, ML : Masih banyak masyarakat Kabupaten Labuhanbatu yang belum mempunyai Akta Nikah dan anak-anak atau adik-adik kita yang belum mempunyai Akta Kelahiran.